BRAINS Demokrat: Putusan MK Pisahkan Pemilu Nasional dan Lokal Perlu Diantisipasi dengan Peta Jalan Politik yang Matang
Jakarta – Lembaga kajian dan strategi politik BRAINS Partai Demokrat menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan pelaksanaan Pemilu nasional (pilpres dan pileg) dengan Pemilu lokal (pilkada) sebagai langkah konstitusional yang penting. Namun, BRAINS Demokrat menekankan bahwa putusan tersebut perlu segera diantisipasi dengan penyusunan peta jalan politik (roadmap) yang matang dan komprehensif agar tidak menimbulkan kekacauan tata kelola demokrasi ke depan.
BRAINS: Jangan Hanya Fokus pada Aspek Hukum, Tata Kelola Politik Juga Harus Siap
Menurut BRAINS Demokrat, keputusan MK ini bukan hanya soal perubahan jadwal pemilu, tetapi juga berdampak pada berbagai aspek politik, sosial, dan administratif. Pemisahan pemilu memerlukan penyesuaian besar, mulai dari regulasi turunan, kesiapan anggaran, hingga kesiapan partai politik, penyelenggara pemilu, dan masyarakat.
“Kami mengingatkan pemerintah, KPU, Bawaslu, dan semua stakeholder politik untuk segera menyusun roadmap politik nasional yang terukur. Tanpa peta jalan yang jelas, pemisahan ini rawan menimbulkan kegaduhan politik dan kebingungan di tingkat akar rumput,” ujar perwakilan BRAINS Demokrat dalam keterangannya.
Dampak Pemisahan Pemilu: Tantangan dan Peluang
BRAINS Demokrat memaparkan sejumlah tantangan dari pemisahan pemilu ini, antara lain:
-
Potensi peningkatan biaya penyelenggaraan karena pemilu digelar dalam waktu berbeda.
-
Risiko turunnya partisipasi pemilih karena pemilu dilakukan dua kali.
-
Kompleksitas koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam masa transisi.
Baca juga: Polisi Polsek Tandes Pelaku Pemerasan Mahasiswa Ditahan Propam Polrestabes Surabaya
Namun, di sisi lain, BRAINS juga menilai ada peluang positif, seperti:
-
Fokus yang lebih baik dalam penanganan isu nasional dan lokal secara terpisah.
-
Kesempatan memperkuat kualitas kaderisasi partai di tingkat daerah.
Dorongan untuk Segera Rapatkan Barisan
BRAINS Demokrat mendorong partai-partai politik segera menyiapkan strategi baru menyikapi putusan ini, termasuk membangun konsolidasi internal agar tak kehilangan arah menghadapi dua agenda pemilu yang berbeda.
“Kami berharap keputusan ini menjadi momentum memperbaiki kualitas demokrasi kita, bukan sebaliknya malah memperlebar celah konflik politik,” tambah perwakilan BRAINS Demokrat.
Harapan: Pemerintah dan DPR Bergerak Cepat
BRAINS Demokrat juga meminta pemerintah dan DPR segera merumuskan peraturan pelaksana yang mengatur teknis pemisahan pemilu, termasuk mekanisme transisi masa jabatan kepala daerah dan pejabat negara lainnya, agar tidak menimbulkan kekosongan kekuasaan atau dualisme kewenangan.
“Jangan biarkan rakyat bingung dan demokrasi kita goyah karena lemahnya persiapan menghadapi perubahan ini,” tegas BRAINS Demokrat.
