Menko Yusril Tegaskan: Wapres Gibran Tidak Akan Berkantor di Papua, Hanya Sekretariat Badan Khusus yang Ditempatkan
Jakarta — Menanggapi isu yang sempat memicu spekulasi publik, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak akan berkantor di Papua. Penempatan lembaga baru di wilayah timur Indonesia tersebut, menurut Yusril, hanya terbatas pada sekretariat Badan Khusus Percepatan Pembangunan Papua (BKPPP).
Pernyataan itu disampaikan Yusril dalam konferensi pers usai rapat terbatas kabinet di Istana Negara, Selasa (9/7/2025), guna meluruskan berbagai kabar simpang siur di media sosial.
“Yang benar adalah, kantor sekretariat Badan Khusus Percepatan Pembangunan Papua akan ditempatkan di Papua. Bukan kantor Wakil Presiden. Wapres tetap berkantor di Jakarta, sebagaimana biasa,” tegas Yusril.
Tugas Wapres dalam Fungsi Pengawasan dan Koordinasi
Yusril menjelaskan bahwa Badan Khusus tersebut berada langsung di bawah koordinasi Wakil Presiden, namun bukan berarti Wapres harus hadir dan berkantor di Papua secara permanen. Gibran, sebagai Wapres, berperan dalam pengawasan dan sinergi kebijakan antar-kementerian/lembaga terkait pembangunan Papua.
Baca juga: Dindik Jatim Pastikan Murid Terdampak Kendala Sistem SPMB Tetap Bisa Memilih Sekolah
“Fungsi Wapres di sini adalah dalam hal pengawalan dan supervisi. Kegiatan koordinatif dan strategis, bukan operasional,” ujar Yusril.
Ia juga menambahkan bahwa pembentukan Badan Khusus ini merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan, mengurangi ketimpangan wilayah, dan mendekatkan pelayanan negara ke rakyat Papua.
Badan Khusus Diisi Tokoh-Tokoh Papua
Sekretariat Badan Khusus ini nantinya akan diisi oleh para profesional dan birokrat yang memahami konteks Papua, termasuk dari putra-putri asli daerah. Diharapkan dengan pendekatan kultural dan desentralisasi administratif, program-program prioritas nasional untuk Papua dapat lebih efektif dan tepat sasaran.
“Kami ingin badan ini fleksibel namun kuat, dan benar-benar menyuarakan kebutuhan warga Papua, bukan sekadar formalitas,” tambah Yusril.
Gibran Akan Tetap Lakukan Kunjungan Berkala
Meski tidak berkantor di Papua, Wapres Gibran dijadwalkan akan melakukan kunjungan kerja secara berkala ke Papua dan Papua Barat guna memantau langsung progres pembangunan dan menyerap aspirasi masyarakat.
“Wapres tidak akan lepas tangan. Tapi memang bukan fungsinya untuk berkantor di sana,” tegas Yusril lagi, menepis kabar bahwa Gibran akan ‘dipindahkan’ secara politik ke wilayah timur.
Respons Publik dan Harapan ke Depan
Pernyataan ini disambut positif oleh berbagai kalangan, terutama tokoh masyarakat Papua yang berharap badan baru tersebut tidak hanya menjadi simbol, tapi benar-benar bekerja nyata mempercepat pembangunan dan memperkuat rasa keadilan.
“Selama tujuannya memang untuk mempercepat pembangunan dan dilakukan dengan pendekatan budaya Papua, kami mendukung,” ujar Benny Yikwa, tokoh adat di Jayapura.
